pph 23 atas jasa angkutan laut

PPN atas jasa angkutan laut | Ortax your center of

Oct 30, 2010· Angkutan hasil tambang ini jaraknya sangat dekat sekitar 1-2 mill dari jetty (pelabuhan) tambang ke kapal cargo di laut atau istilahnya transitment. Yang ingin saya tanyakan adalah pajak apakah yang dikenakan pada jasa angkutan tersebut ? 1. PPh pasal 15 bersifat 1,2 % dari penghasilan bruto ( ini sudah pasti dan saya tau) 2.

PPH PASAL 23 Atas Jasa Ekspedisi atau Pengiriman BarangOct 02, 2018PPh 23 atas jasa pengiriman | OrtaxAug 07, 2009查看更多结果

PPN Atas Jasa Angkutan Darat OnlinePajak

Dasar Hukum PPN Atas Jasa Angkutan Darat

Tarif dan Perhitungan PPh 23 Atas Jasa Freight Forwarding

Tertulis jasa freight forwarding. Untuk lebih memahami tentang PPh 23 atas jasa freight forwarding ini, berikut penjelasannya. Mengenal Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) merupakan pajak yang dikenakan untuk penghasilan atas modal, penyerahan jasa, dan hadiah selain yang sudah dipotong PPh 21.

Telaah Perlakuan PPN atas Jasa Pelayaran

Untuk perlakuan PPN atas jasa pelayaran yang berhubungan dengan jasa pelayaran angkutan umum, aturan yang menjadi dasar hukum adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.03/2006. PMK ini mengatur mengenai jasa di bidang angkutan umum di darat dan air yang tidak dikenakan PPN.

Ketahui PPN dan PPh Pasal 23 Atas Pajak Usaha Ekspedisi

Dec 31, 2018· Secara lebih jelas PPN atas jasa freight forwarding dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015. Bagaimana Ketentuan PPh Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding? Aturan dalam PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding, forwarder diberikan pilihan sebagai berikut. Metode Reimbursement; Metode Reinvoicing

biaya pengiriman barang haruskah dipotong PPh 23 | Ortax

Aug 20, 2016· 1. jika yang melakukan jasa adalah Badan, maka dikenakan PPh 23 (PMK-141/PMK.03/2015). Tidak harus melihat sudah PKP atau tidak. Jika yg melakukan jasa adalah OP kenakan PPh 21 ya rekan. 2. idealnya suatu transaksi ada dokumennya rekan. CMIIW. Thx

PPh 23 Jasa Angkutan Darat | OrtaxNov 20, 2014Pemotongan PPh 23 atas Jasa Angkutan/Ekspedisi Dari OrangOct 03, 2011查看更多结果

PPN Jasa Freight Forwarding dan PPh Pasal 23 atas Jasa

PPh PASAL 23 JASA FREIGHT FORWARDING Aturan PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding membolehkan forwarder memilih antara: metode reimbursement; metode reinvoicing; Dasar hukum PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015. Poin terpenting ada di Pasal 1 ayat (3) huruf b angka 4 yaitu:

60 jenis jasa lain yang dikenakan PPh 23 berdasarkan PMK

Catatan Ekstens Jenis jasa lain yang dikenakan PPh 23 mengalami perubahan. Sebelumnya terdapat 27 jenis jasa lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 (baca artikel PPh pasal 23 dan Contoh Soalnya), sekarang berdasarkan PMK 141/PMK.03/2015 menjadi 60 jenis.

Terhitung Tgl 27 Agustus 2015 Usaha Jasa Angkutan Barang

Maka jasa pengangkutan atau jasa ekspedisi dipotong PPh Pasal 23 oleh lawan transaksi perusahan bapak. Memang diaturan sebelumnya atas jasa pengangkutan tidak dipotong PPh Pasal 23. Aturan PMK-141/PMK.03/2015 ini diundangkan tanggal 27 Juli 2015. Namun mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan. Hal ini dijelaskan diPasal 4 PMK-141/PMK.03

PPN Dibebaskan Atas Jasa Kepelabuhan Tertentu Kepada

Jasa angkutan laut mempunyai hubungan integral dengan jasa kepelabuhan dan merupakan kelaziman internasional bahwa atas penyerahan jasa kepelabuhan termasuk jasa bongkar muat peti kemas di Pelabuhan (sea side area) dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini telah dilaksanakan di beberapa negara yang membangun perdagangan internasional melalui angkutan laut.

PPN Dibebaskan Atas Jasa Kepelabuhan Tertentu Kepada

Jasa angkutan laut mempunyai hubungan integral dengan jasa kepelabuhan dan merupakan kelaziman internasional bahwa atas penyerahan jasa kepelabuhan termasuk jasa bongkar muat peti kemas di Pelabuhan (sea side area) dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini telah dilaksanakan di beberapa negara yang membangun perdagangan internasional melalui angkutan laut.

PPN Atas Jasa Angkutan Darat OnlinePajak

PPN atas jasa angkutan darat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan no. 80/PMK.03/2012 tentang jasa angkutan umum di darat dan jasa angkutan umum di air yang tidak dikenakan PPN. Peraturan ini tidak hanya mengatur tentang jasa angkutan darat, melainkan jasa angkutan air. Fasilitas yang diberikan adalah pajak pertambahan nilai tidak dikenakan

PPh 23 atas jasa pengiriman | Ortax your center of

Aug 07, 2009· tentang jasa pengiriman misalnya saya menyewa 1 truk untuk ngangkat barang saya ke perusahaan lain maka atas hal itu hitungannya sewa yah bukan jasa pengiriman makanya dikenakan pph 23.. tetapi kalau ternyata truknya itu bukan ngangkut barang saya aj maka terhitung jasa pengiriman yah dan tidak dipotong pph 23.

PPh 23 Jasa Angkutan Darat | Ortax your center of

Nov 20, 2014· Dear rekan semuanya, Jujur saja, ketentuan mengenai pemotongan PPh 23 atas jasa angkutan darat adalah salah satu yang paling membingungkan. WP OP menjalankan usaha jasa angkutan darat (truk) dimana pembayaran didasarkan pada volume m3 dan berat kg, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai sewa.

PERATURAN PAJAK PP NOMOR 74 TAHUN 2015

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak terpenuhi, Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri yang dibebaskan wajib dibayar dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal persyaratan tersebut tidak terpenuhi.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan.

Aspek Perpajakan atas transportasi laut perusahaan dalam

Oct 06, 2018· Contoh pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 15 atas penghasilan sewa (Sewa atau Charter) kapal milik perusahaan dalam negeri. PT. Se Ia Sekata menyewa kapal milik PT. Ai So Ise (Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri) sebesar Rp. 75.000.000 atas sewa kapal. Maka besarnya PPh Pasal 15 yang dipotong oleh PT.

PAJAK KITA: PPN Jasa Angkutan Umum

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4A ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, bahwa jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang

Terhitung Tgl 27 Agustus 2015 Usaha Jasa Angkutan Barang

Maka jasa pengangkutan atau jasa ekspedisi dipotong PPh Pasal 23 oleh lawan transaksi perusahan bapak. Memang diaturan sebelumnya atas jasa pengangkutan tidak dipotong PPh Pasal 23. Aturan PMK-141/PMK.03/2015 ini diundangkan tanggal 27 Juli 2015. Namun mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan. Hal ini dijelaskan diPasal 4 PMK-141/PMK.03

Pajak Bisnis Transportasi | Majalah Pajak

Sep 29, 2015· PPh (Pajak Penghasilan) Dibagi atas pelaporan secara masa/bulanan dan tahunan a. Masa – SPT PPh Pasal 21/26 (1721) – SPT PPh Pasal 22 – SPT PPh Pasal 23/26 – SPT PPh Pasal 25/29 (Pembayaran PPh Pasal 25/29 dianggap sebagai Pelaporan SPT PPh Pasal 25/29) – SPT PPh Pasal 4 ayat 2 – SPT PPh Pasal 15. b.

Sekilas Tentang Perpajakan Atas Jasa Angkutan

Nov 07, 2013· Salah seorang rekan kerja sesama Penelaah Keberatan bertanya tentang perlakuan perpajakan atas jasa angkutan, khususnya seputar pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa angkutan, hal ini sehubungan dengan sengketa Wajib Pajak atas koreksi yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa. Dalam kasus ini perusahaan mengeluarkan biaya angkutan sementara perusahaan

INVESTASI KONVENSIONAL: PAJAK JASA ANGKUTAN

PPh PASAL 23 JASA FREIGHT FORWARDING Aturan PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding membolehkan forwarder memilih antara: metode reimbursement; metode reinvoicing; Dasar hukum PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015. Poin terpenting ada di Pasal 1 ayat (3) huruf b angka 4 yaitu:

PMK – 193/PMK.03/2015 – PERATURAN PAJAK

peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 193/pmk.03/2015 tentang tata cara pemberian fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6

Salah Kaprah Pengenaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 atas Jasa

Dari keterangan di atas kita mengetahui bahwa imbalan atas jasa akan dikenakan PPh Pasal 23 hanya dalam hal imbalan tersebut belum dikenakan PPh Pasal 21. Apabila kita buat perumpamaan sederhana maka saringan pertama yang kita pakai adalah PPh Pasal 21, apabila objek tersebut lolos dari pengenaan PPh Pasal 21 barulah objek tersebut masuk ke

Sekilas Tentang Perpajakan Atas Jasa Angkutan

Nov 07, 2013· Salah seorang rekan kerja sesama Penelaah Keberatan bertanya tentang perlakuan perpajakan atas jasa angkutan, khususnya seputar pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa angkutan, hal ini sehubungan dengan sengketa Wajib Pajak atas koreksi yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa. Dalam kasus ini perusahaan mengeluarkan biaya angkutan sementara perusahaan

PPh Atas Jasa Angkutan Luar Negeri detikfinance

Jakarta Saya bekerja di perusahaan yang menjadi broker atas angkutan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Yang ingin saya tanyakan apakah kami wajib memotong PPH atas freight yang dikenakan untuk jasa angkutan dimaksud? Sementara Pihak mitra kami pemilik kapal berdomisili di L/N dan kapal yang digunakan berbendera L/N dan juga kalau hal ini kami potong mitra kami pasti tidak mau dan

PPN Jasa Angkutan Umum | Thinktax

KETENTUAN PPN (Pasal 2 PMK-80/PMK.03/2012). PPN tidak dikenakan atas: PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum di darat; dan. Jasa angkutan umum di darat meliputi: (Pasal 3 ayat (1) PMK-80/PMK.03/2012)Jasa angkutan umum di jalan, merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum di ruang

[PDF]

PENGHITUNGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA TENAGA KERJA

Jasa merupakan objek PPh pasal 23, dan di dalamnya terdapat beberapa jenis jasa termasuk jasa tenaga kerja. Mengenai jumlah bruto sebagai dasar pengenaan pajak digunakan acuan dari SE-53/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009. Di dalam surat edaran pajak tersebut disebutkan Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan

PAJAK KITA: PPN Jasa Angkutan Umum

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4A ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, bahwa jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang

Salah Kaprah Pengenaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 atas Jasa

Dari keterangan di atas kita mengetahui bahwa imbalan atas jasa akan dikenakan PPh Pasal 23 hanya dalam hal imbalan tersebut belum dikenakan PPh Pasal 21. Apabila kita buat perumpamaan sederhana maka saringan pertama yang kita pakai adalah PPh Pasal 21, apabila objek tersebut lolos dari pengenaan PPh Pasal 21 barulah objek tersebut masuk ke

Pajak Atas Jasa Kepelabuhanan | calangonastorys

Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) Atas Jasa-jasa Di Bidang Pelayaran dan Kepelabuhan. Pengaturan PPh Pasal 23 atas jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-70/PJ./2007 menganut positive list approach. Artinya, yang dikenakan PPh Pasal 23 adalah hanya atas obyek-obyek yang dicantumkan di 244/PMK.03/2008. Jasa

Pajak Bisnis Transportasi | Majalah Pajak

Sep 29, 2015· PPh (Pajak Penghasilan) Dibagi atas pelaporan secara masa/bulanan dan tahunan a. Masa – SPT PPh Pasal 21/26 (1721) – SPT PPh Pasal 22 – SPT PPh Pasal 23/26 – SPT PPh Pasal 25/29 (Pembayaran PPh Pasal 25/29 dianggap sebagai Pelaporan SPT PPh Pasal 25/29) – SPT PPh Pasal 4 ayat 2 – SPT PPh Pasal 15. b.

PMK – 193/PMK.03/2015 – PERATURAN PAJAK

peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 193/pmk.03/2015 tentang tata cara pemberian fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6

INVESTASI KONVENSIONAL: PAJAK JASA ANGKUTAN

PPh PASAL 23 JASA FREIGHT FORWARDING Aturan PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding membolehkan forwarder memilih antara: metode reimbursement; metode reinvoicing; Dasar hukum PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015. Poin terpenting ada di Pasal 1 ayat (3) huruf b angka 4 yaitu:

Contoh Perhitungan PPh Pasal 23/26 Part 1 | Internal

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, jasa perhotelan tidak termasuk sebagai jenis jasa yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23, sehingga atas pembayaran sebesar Rp15.000.000,00 (50 orang x Rp300.000,00) kepada PT Tegal Arum tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

[PDF]

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan menambah 1 (satu) atau lebih trayek baru. (2) Penambahan trayek tetap dan teratur baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. adanya potensi kebutuhan jasa angkutan laut dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan; dan b.

jogi tax consultant: PPh Pasal 23 atas Jasa Angkutan di Darat

Dasar Hukum atas pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Angkutan Umum di Darat diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

objek PPN atas jasa kepelabuhan pasal 23 Blogger

Oct 14, 2009· Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) Atas Jasa-jasa Di Bidang Pelayaran dan Kepelabuhan. Pengaturan PPh Pasal 23 atas jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-70/PJ./2007 menganut positive list approach. Artinya, yang dikenakan PPh Pasal 23 adalah hanya atas obyek-obyek yang dicantumkan di PER-70/PJ./2007.

Contact Us

When we get your inquiries, we will send tailored catalogue, pricelist, delivery, payment terms and other required details to you by email within 24 hours.

Address:

MSCV
GAOXINQU
CHNIA,ZHENGZHOU

Phone:

0086-371-86537170